Sahabat
Edukasi yang berbahagia...
Pemerintah
optimistis, rasionalisasi PNS akan mendongkrak kualitas layanan publik.
Alasannya, PNS yang dipekerjakan hanya SDM dengan kompetensi tinggi serta
memenuhi kualifikasi.
"Peringkat
kemudahan berusaha kita masih di peringkat 105. Presiden maunya di peringkat
40, dan tahun ini paling tidak masuk 60 besar," kata Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi, Jumat
(11/3).
Untuk
memenuhi target itu, sambung Yuddy, bisa diperoleh bila ditopang birokrasi yang
handal. Karena itu, PNS harus punya standar kompetensi tinggi dan memenuhi
kualifikasi.
Baca juga : Kebijakan Rasionalisasi PNS Masih Dalam Pengkajian KemenPAN-RB
"Kalau birokrasi kita diisi oleh SDM handal, mesin birokrasi akan berjalan cepat karena masing-masing sudah tahu job-nya," tegasnya.
Baca juga : Kebijakan Rasionalisasi PNS Masih Dalam Pengkajian KemenPAN-RB
"Kalau birokrasi kita diisi oleh SDM handal, mesin birokrasi akan berjalan cepat karena masing-masing sudah tahu job-nya," tegasnya.
Hal
itulah yang membuat rasionalisasi mau tidak mau harus dilakukan. Setelah itu,
posisi PNS yang kena rasionalisasi akan diisi SDM dengan kualitas oke yang
didapat dari rekrutmen.
"Dengan
kebijakan rasionalisasi, pemerintah menargetkan penurunan belanja pegawai
secara nasional dari 33,8 persen menjadi 28 persen dari total APBN/APBD selama
rentang waktu 2015-2019. Secara prinsip program rasionalisasi ini adalah juga
untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, bukan malah sebaliknya,"
papar Yuddy. (esy/jpnn)
0 Response to "Inikah Beberapa Tujuan Adanya Kebijakan Rasionalisasi PNS"
Post a Comment