Sahabat Edukasi yang
berbahagia…
Presiden Republik Indonesia,
Joko Widodo (Jokowi), secara resmi melepas 798 Guru Garis Depan (GGD) angkatan
pertama dari Istana Kepresidenan ke wilayah-wilayah terdepan Indonesia hari
ini. Mereka yang berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil berasal dari 24 provinsi
itu akan bertugas di 28 kabupaten yang tersebar di empat provinsi yaitu Nusa
Tenggara Timur, Papua, Papua Barat, dan Daerah Istimewa Aceh. GGD ditempakan
secara permanen di wilayah-wilayah tersebut untuk menjalankan amanat konstitusi
dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
Presiden Jokowi
menyampaikan, keberangkatan 798 orang GGD adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan
tenaga pendidik atau guru bagi anak-anak di wilayah tersebut.
“Daerah-daerah tadi memerlukan guru, memerlukan pendidik untuk anak-anak kita,” katanya saat memberikan sambutan dalam acara Pelepasan Guru Garis Depan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/5/2015).
“Daerah-daerah tadi memerlukan guru, memerlukan pendidik untuk anak-anak kita,” katanya saat memberikan sambutan dalam acara Pelepasan Guru Garis Depan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/5/2015).
Presiden Jokowi
mengungkapkan, para GGD ini merupakan pejuang bangsa karena mereka ditempatkan
di daerah yang aksesnya sulit terjangkau, daerah terpencil, dan atau daerah
perbatasan Indonesia dengan negara tetangga.
Hal ini, kata dia, jangan dijadikan sebuah keraguan melainkan rasa optimis. “Penempatannya masih berada dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujarnya.
Baca juga : Sambutan Presiden RI Pada Acara Pelepasan Guru Garis Depan (GGD) di Halaman Istana Merdeka, 25 Mei 2015
Presiden Jokowi menegaskan, pemerintah sangat berkomitmen untuk mewujudkan pemerataan pelayanan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia terutama daerah yang teridentifikasi tingkat pelayanan pendidikannya masih rendah. Pelayanan pendidikan itu, kata dia, meliputi biaya pendidikan, distribusi guru, sarana dan prasarana pendidikan serta infrastruktur pendidikan yang akan terus ditingkatkan. “Ini menjadi tugas dari pemerintah”, tuturnya.
Hal ini, kata dia, jangan dijadikan sebuah keraguan melainkan rasa optimis. “Penempatannya masih berada dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujarnya.
Baca juga : Sambutan Presiden RI Pada Acara Pelepasan Guru Garis Depan (GGD) di Halaman Istana Merdeka, 25 Mei 2015
Presiden Jokowi menegaskan, pemerintah sangat berkomitmen untuk mewujudkan pemerataan pelayanan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia terutama daerah yang teridentifikasi tingkat pelayanan pendidikannya masih rendah. Pelayanan pendidikan itu, kata dia, meliputi biaya pendidikan, distribusi guru, sarana dan prasarana pendidikan serta infrastruktur pendidikan yang akan terus ditingkatkan. “Ini menjadi tugas dari pemerintah”, tuturnya.
Presiden Jokowi menekankan,
ke depan akan ada jaminan hidup yang memadai bagi GGD. Jaminan tersebut, kata
dia, seperti memberikan tunjangan fungsional, asuransi yang menjamin
keselamatan dan kesehatan, upaya pengembangan keilmuan serta peningkatan
promosi dan karir para guru tersebut.
Pada kesempatan yang sama,
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan mengatakan, program GGD ini
merupakan kerjasama antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta
pemerintah daerah. Kerjasama ini, kata dia, merupakan salah satu bentuk
Nawacita ketiga yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat
daerah-daerah dan desa dalam kerangka
negara kesatuan. “Kami berharap kerjasama ini dapat berlanjut di tahun-tahun
berikutnya,” ucapnya. (Agi Bahari)
0 Response to "Presiden Joko Widodo Lepas 798 Guru Garis Depan (GGD) Dari Istana Negara"
Post a Comment