Sahabat
Edukasi yang berbahagia…
Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan lebih memilih untuk
memperbaiki pelaksanaan ujian nasional (UN) ketimbang moratorium. Terlebih jika
moratorium itu disebabkan oleh ada kebocoran soal setiap tahunnya. Ia
menganggap persoalan tersebut bisa diatasi dengan melaporkannya ke kepolisian
dan Kemendikbud.
"Solusinya yang harus diperbaiki. Apakah
kita sudah sempurna dalam menjalankan ujian itu? Apakah kalau belum sempurna
lalu kita hentikan? Nah, sebaiknya jika menemukan kebocoran soal segera
laporkan jangan cuma diobrolkan saja. Biar bisa diproses secara hukum,"
ujar Menteri Anies usai berorasi kebudayaan di Gedung Indonesia Menggugat,
Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu (18/4/2015).
Mendikbud
mengatakan, dalam mengevaluasi sesuatu jangan langsung mengambil sikap dengan
spontan. Lebih baik, kata dia, mengoreksi
kekurangan UN setiap tahunnya dan memberikan sanksi kepada guru yang
membocorkan soal-soal UN tersebut.
"Lebih baik kita koreksi. Kita terus
sempurnakan. Jika masih banyak ratusan ribu guru yang menjaga amanah, masak
dikalahkan dengan satu dua orang yang curang. Justru kita akan beri sanksi yang
menjadi pengkhianatnya. Harus diproses secara hukum dan dibui agar memberikan
efek jera," katanya.
Mendikbud
mengakui kebocoran soal UN di beberapa daerah bisa dilihat dari hasilnya.
Kebocoran tersebut dapat dengan mudah diketahui jika ada kelonjakan nilai di
suatu daerah yang dulunya mendapat nilai rendah. Menteri Anies berjanji akan
menyelidikinya jika menemukan hal serupa.
"Kita
bisa melihat apakah soal-soal itu dipakai di beberapa daerah atau tidak dari
jawabannya. Karena selama ini kita punya pola jawaban tiap-tiap sekolah dan
tiap-tiap daerah," katanya.
0 Response to "Mendikbud Tidak Setuju Moratorium UN (Ujian Nasional)"
Post a Comment