Butet Kertaradjasa : Bukan Jamannya PNS Hanya 'Manthuk-Manthuk'

Sahabat Edukasi yang sedang berbahagia...

Aparatur negara, baik PNS atau pejabat lainnya, kini  harus berbeda  setelah terjadinya perubahan politik nasional. Selain harus siap menjadi pelayan masyarakat, pejabat tidak boleh lagi hanya 'manthuk-manthuk' (manggut-manggut -  red) seperti jaman dulu.

Seniman Butet Kertaradjasa mengatakan, PNS atau pejabat dimasa lalu selalu ditakuti oleh masyarakat. Mereka biasanya terlihat seram, congkak dan menakutkan. Pegawai rendahan yang punya inisiatif,  saat itu justru disingkirkan oleh para atasan atau penguasa masa itu. 

Di era sekarang, yang sudah terbebas dari ketakutan, masyarakat boleh kritis, bebas memberi masukan. Untuk itu diperlukan perubahan mindset, menciptakan kultur baru di masyarakat, bahwa PNS di era sekarang adalah pelayan masyarakat.

Butet Kertaradjasa,  ketika menjadi salah satu narasumber pada sarasehan Pemkab Kulon Progo yang bertemakan Peningkatan Kapasitas Aparatur, di obyek wisata alam Dolan Ndeso, Kalibawang, Kulon Progo,DIY Jum’at malam (19/12). Kegiatan yang berlangsung selama dua hari ini diikuti 132 pejabat eselon IV yang tersebar di seluruh SKPD lingkup Pemkab Kulon Progo.

“Kita semua di era ini tidak bisa mengelak untuk mengambil peran di era perubahan ini. "Bukan jamannya PNS hanya manthuk-manthuk. Dalam dinamika perubahan ini  Gubernur, Bupati, Walikota sudah terbuka. Tetapi kalau kaki-kakinya tidak bisa mengimbangi, maka semangat perubahan itu konyol, " ujarnya.

Karena itu, menurut Butet , pimpinan dan jajarannya harus mempunyai visi yang sama.  Kasihan para pemimpin yang sudah benar tetapi kaki-kakinya belum benar maka jalannya akan terpincang-pincang,  "Itulah yang sering saya katakan kepada tema-teman PNS. Tapi mereka kadang mengatakan, sudah kritis dan bupatinya ok, tetapi atasannya saya itu lho, Pak, nanti terus dimutasi,” terang Butet yang disambut geerr dan tepuk tangan semua peserta.

Pembawa acara Sentilan Sentilun yang selalu tampil bersama aktor kondang Slamet Rahardjo di salah satu televisi swasta nasional ini menambahkan bahwa perjuangan itu tidak berhenti dalam waktu pendek. Sejauh kita konsisten meyakini bahwa kebenaran itu yang diperjuangkan, pada saatnya pengakuan itu akan datang. Salah satunya telah dibuktikan oleh Presiden saat ini yaitu Joko Widodo.

Dikatakan, Pak Jokowi yang awalnya bukan kader partai, dengan segala hambatan ketika menjadi walikota Solo, menjadi Gubernur DKI dan saat Pilpres, tetapi karena  mengusung nilai dan dengan meyakini kebenaran, ketika usia kerjanya yang baru dua bulan, kita bisa melihat kinerjanya. Pemimpin saat ini tidak menghujat masa lalu.  Dengan tata krama, etika para menterinya juga tidak menghujat masa lalu, tetapi melakukan tindakan nyata.  Masyarakat sendiri yang menyimpulkan, 10 tahun lalu itu kerja apa, imbuh Butet.

Butet berharap aparatur sipil negara di Kulon Progo mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Keberhasilan itu akan tampak dari sejauh mana pelayanan yang sudah memberikan manfaat bagi masyarakat, tuturnua.

Bupati Kulon Progo H.Hasto Wardoyo dalam kesempatan itu menekankan agar  para pemimpin di Kulon Progo selalu mengedepankan  kebersamaan dengan mengusung visi yang sama, sehingga tidak berpikir parsial,  bukan lagi ego sektoral, atau berpikir terkotak-kotak, tetapi sistem.

“Harus kita sadari bersama bahwa visi kebersamaan dalam suatu sistem itu penting, meskipun memang kadang sangat sulit karena sistem itu sangat kompleks dan detail. Sukses SKPD itu sebenarnya juga dipengaruhi oleh SKPD yang lain, untuk itu jangan ada egoisme SKPD,” tegas Hasto.

Sekda Kabupaten Kulon Progo RM.Astungkoro mengatakan, kegiatan seperti ini baru pertama kali. Kedepan kegiatan serupa akan diikuti seluruh pejabat struktural eselon IV, dan secara bertahap, hal yang sama juga akan diberikan bagi para pejabat eselon III dan II. Hal ini selain untuk menambah wawasan juga untuk melihat sejauh mana kapasitas aparatur yang bersangkutan, serta kebersamaan bagi para pejabat di Kulon Progo.

Sekda menambahkan, Baperjakat sudah sepakat untuk mengubah proses mutasi dan promosi berdasar pada hasil dan pengamatan kegiatan-kegiatan seperti ini, sehingga ada kegiatan pemecahan suatu tema masalah. "Kali ini temanya kemiskinan dan kedepan dengan tema-tema yang lain. Akhirnya kalau anda dimutasi dari kecamatan ke SKPD atau sebaliknya, sudah tidak membutuhkan waktu lama untuk penyesuaian pekerjaan,” terang Astungkoro.

Pembuatan tema-tema ini menurut Astungkoro, sejalan dengan tuntutan saat ini di mana dalam Diklat Kepemimpinan masing-masing peserta harus membuat sebuah proyek perubahan yang sesuai dengan tempat kerjanya. Selain itu untuk mempersiapkan diri ke depan bahwa dalam pengisian jabatan eselon II dengan sistem lelang jabatan.

Lelang jabatan eselon II ini nantinya tidak hanya diperuntukan bagi pejabat di Kulon Progo saja, tetapi dari luar Kulon Progo bisa ikut, jadi makin banyak kompetitornya. Untuk itu kegiatan seperti ini juga akan dilakukan bagi para pejabat eselon III dan juga eselon II,” terang Astungkoro yang juga akan melakukan evaluasi para pejabat eselon IV yang telah menjabat 5 tahun lebih di tempat yang sama. (mckp/HUMAS MENPANRB)

Referensi artikel : Kemenpan-RB